Setiap masyarakat Indonesia, masing-masing memiliki kewajiban untuk membayar pajak kepada negara. Bahkan hal ini sudah diatur dalam UUD Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 23A yang bunyinya “Pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam Undang-Undang”. Atas dasar inilah tercipta Undang-Undang mengenai perpajakan seperti UU KUP, UU PPn/PPnBM, dan UU PPh. Namun sayangnya masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya pembayaran pajak, banyak yang menanyakan apakah fungsi pajak dan manfaatnya bagi mereka. Padahal dengan membayar pajak kepada negara, secara tidak langsung ini berperan dalam pembangunan ekonomi nasional. 

Pengertian Pajak

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai peran pajak terhadap perekonomian nasional. Penting untuk memahami terlebih dahulu mengenai pengertian pajak. Pajak merupakan iuran wajib yang harus dibayarkan rakyat atau bisa dikatakan wajib pajak kepada negara yang berguna bagi kepentingan pemerintah serta kesejahteraan masyarakat umum. Manfaat dari pengumpulan pajak ini tidak akan secara langsung dirasakan wajib pajak, dikarenakan pajak dimanfaatkan bagi kepentingan umum. Pajak adalah salah satu sarana pemerataan pendapatan masyarakat dan sumber dana pembangunan negara untuk pemerintah. Sehingga efek pajak bisa dirasakan jangka panjang, seperti misalnya masyarakat membayar pajak jalan raya yang nantinya bisa dinikmati hasil dari perbaikan jalan raya yang ada di daerah atau kota tempat tinggal. 

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU no. 6 tahun 1983, kemudian disempurnakan dalam UU no. 28 Tahun 2007 mengenai ketentuan umum serta tata cara perpajakan. Pajak merupakan kontribusi wajib yang diberikan kepada negara yang terutang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan timbal balik langsung dan digunakan bagi kebutuhan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Selain sifatnya timbal baliknya yang tidak langsung, pemungutan pajak juga dilakukan berdasarkan norma hukum yang berlaku serta sifat nya yang memaksa. Sehingga penolakan untuk pembayaran pajak ataupun menghindarinya termasuk salah satu pelanggaran hukum. Karena itulah setiap rakyat Indonesia wajib untuk membayarkan pajak sesuai aturan yang berlaku. Di Indonesia, instansi yang langsung bertugas untuk memungut dan mengadministrasikan pajak yaitu Direktorat Jenderal Pajak. Dana pajak tersebut nantinya dikelola untuk pembiayaan kepentingan publik agar dapat mencapai kesejahteraan umum. 

Lalu siapakah yang wajib membayar pajak? Apakah semua masyarakat Indonesia merupakan wajib pajak? Berdasarkan Undang-Undang perpajakan, menjelaskan jika semua rakyat Indonesia terikat pajak. Namun hal tersebut berlaku bagi warga negara yang telah memiliki persyaratan subjektif dan objektif dari jenis pajak tersebut. 

Misalnya saja anda tidak mempunyai kendaraan bermotor, maka anda tidak diwajibkan untuk membayar pajak jalan raya. Atau anda adalah warga negara yang penghasilannya tidak lebih dari 2 juta rupiah maka anda tidak dikenakan wajib pajak. Jika anda memiliki penghasilan lebih dari 2 juta rupiah, maka anda akan dikenakan wajib membayar pajak. 

Jenis-Jenis Pajak

Jenis Pajak Berdasarkan Sifat

Berdasarkan sifat, pajak dikategorikan menjadi 2 jenis yaitu:

Pajak Tidak Langsung (Indirect Tax)

Pajak tidak langsung atau indirect tax adalah jenis pajak yang hanya dibebankan kepada wajib pajak jika melakukan sesuatu perbuatan atau peristiwa tertentu. Sehingga pajak tidak langsung tidak diambil secara berkala melainkan hanya bisa dipungut saat terjadi peristiwa atau perbuatan tertentu yang kemudian menyebabkan wajib membayar pajak. Misalnya saja, pajak penjualan atas barang mewah atau PPnBM, jenis pajak ini hanya dibebankan saat seseorang menjual barang mewah. 

Pajak Langsung (Direct Tax)

Jenis pajak ini diberikan secara rutin atau berkala kepada wajib pajak yang berdasarkan surat ketetapan pajak yang dikeluarkan kantor pajak. Dalam surat ketetapan pajak ada jumlah pajak yang wajib dibayarkan. Pajak langsung ditanggung oleh seseorang yang termasuk wajib pajak serta tidak bisa dialihkan kepada pihak lain. Misalnya saja pajak penghasilan dan pajak Bumi dan Penghasilan. 

Jenis Pajak Berdasarkan Instansi Pemungut

Berdasarkan instansi pemungut, pajak dikategorikan menjadi 2 jenis yaitu:

Pajak Daerah (Lokal)

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah serta hanya terbatas pada rakyat yang berada di daerah itu sendiri. Pemungutan ini dilakukan oleh Pemda Tingkat II ataupun Pemda Tingkat I. Misalnya saja pajak hiburan, pajak hotel, pajak kendaraan, pajak restoran, BPHTB, PBB, serta pajak daerah lainnya.  

Pajak Negara (Pusat)

Merupakan jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan dilakukan melalui instansi terkait, seperti DJP. Contohnya saja Pajak Penghasilan (PPh), PPN, bea materai, PPnBM, PBB (perkebunan, pertambangan, dan perhutanan). 

Jenis Pajak Berdasarkan Objek Pajak dan Subjek Pajak

Berdasarkan pada objek dan subjek, pajak dikategorikan menjadi 2 jenis yaitu:

Pajak Objektif

Pajak Objektif merupakan jenis pajak yang pemungutannya berdasarkan objeknya. Misalnya saja pajak kendaraan bermotor, pajak impor, bea materai, dan masih banyak lainnya. 

Pajak Subjektif

Pajak Subjektif merupakan jenis pajak yang pemungutannya berdasarkan subjeknya. Misalnya saja pajak kekayaan dan pajak penghasilan.

Semua administrasi yang berkaitan dengan pajak pusat dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, dan Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). Sedangkan untuk administrasi yang berkaitan dengan pajak daerah akan dilakukan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah maupun di Kantor Pajak Daerah yang berada dibawah naungan Pemerintah Daerah setempat

Fungsi Pajak

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, dana yang terkumpul dari pemungutan pajak adalah salah satu sumber pendapatan yang vital bagi negara. Pendapatan ini digunakan untuk pembiayaan semua pengeluaran, termasuk pula untuk pembangunan negara. Selain digunakan untuk pembangunan, pengeluaran lainnya yang dibiayai oleh pajak  adalah pembiayaan keamanan negara, pembiayaan penegakan hukum, pembiayaan pekerjaan publik, pembiayaan biaya operasional negara, pembiayaan subsidi, dan masih banyak lainnya. Dari semua manfaat pembiayaan pajak diatas, fungsi pajak terbagi menjadi beberapa yaitu

Fungsi Anggaran (budgeter)

Seperti dijelaskan diatas, jika pajak menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang cukup vital dikarenakan pajak digunakan untuk membayar berbagai pengeluaran-pengeluaran negara. Bisa dikatakan jika pajak menjadi sumber utama penerimaan negara, mengingat pajak menyumbang hingga 70% dari seluruh pendapatan negara. Untuk perkembangan negara, tentu saja pengeluaran-pengeluaran yang besar seperti pembangunan nasional serta masih banyak lainnya menjadi hal yang tidak bisa dihindari. Tanpa adanya pajak, rasanya sangat sulit bagi sebuah negara bisa membiaya hal-hal besar tersebut. Karena itulah negara harus dapat memastikan antara keseimbangan pengeluaran-pengeluaran tersebut dan pendapatan negara yang didapatkan melalui uang pajak. 

Fungsi Mengatur (regulasi)

Pajak juga memiliki fungsi sebagai pengatur pertumbuhan ekonomi dari sebuah negara, termasuk pula di Indonesia. Dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, secara tidak langsung pajak dapat membantu perekonomian negara dan masyarakat. Misalnya saja untuk melindungi produksi dalam negeri, dikeluarkan kebijakan mengenai peningkatan harga bea masuk bagi produk-produk luar negeri. Sehingga dengan begitu masyarakat tak akan dikhawatirkan dengan kompetisi harga yang ketat terkait produk-produk dari luar negeri. Contoh lainnya yaitu adanya keringanan pajak,  pemerintah bisa menarik investasi modal dalam negeri maupun luar negeri sehingga perekonomian negara bisa semakin produktif. 

Fungsi Stabilitas

Dengan ada pemungutan pajak, pemerintah bisa menjalankan kebijakan yang berkaitan dengan stabilitas perekonomian negara. Sehingga pajak bisa berfungsi mengendalikan inflasi. Pemerintah bisa mengatur uang yang beredar di masyarakat dengan pemungutan atau pengenaan pajak yang efisien dan efektif. dengan adanya peningkatan pajak, nantinya jumlah uang yang beredar di masyarakat akan menurun sehingga tidak menyebabkan inflasi. Sebaliknya, saat kondisi perekonomian negara mengalami deflasi, maka pemerintah nantinya bisa menurunkan pajak. 

Fungsi Redistribusi Pendapatan (Pemerataan)

Pajak juga memiliki fungsi sebagai pemerataan pendapatan masyarakat yang bertujuan untuk mencapai kebahagian dan kesejahteraan masyarakat. Pajak bisa digunakan untuk membiayai berbagai kepentingan umum serta pembangunan yang mana menciptakan lapangan pekerjaan baru, secara tidak langsung ini akan membantu pendapatan masyarakat. 

Dari semua fungsi yang telah dijelaskan diatas, sebagai masyarakat Indonesia tentunya anda bisa menikmati berbagai manfaat pajak seperti subsidi bahan bakar, subsidi pangan, fasilitas umum seperti jalan raya, sekolah, rumah sakit, jembatan, investasi dan lapangan pekerjaan baru, transportasi umum, bantuan untuk pengangguran, penyediaan listrik dan air, penanganan sampah serta masih banyak manfaat lainnya. 

Pentingnya Pembayaran Pajak Kepada Negara

Setelah mendengar penjelasan diatas, bisa disimpulkan jika pajak menjadi sumber utama pendapatan negara. Sehingga tanpa adanya pajak, sebagian besar pembiayaan negara akan sangat sulit untuk dilakukan. Penggunaan uang pajak untuk membiayai berbagai kebutuhan meliputi belanja pegawai hingga pembiayaan proyek pembangunan. Pembangunan sarana-sarana umum yang digunakan masyarakat pun juga menggunakan uang pajak. Uang pemungutan pajak juga digunakan untuk membiayai fasilitas keamanan bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara di Indonesia, mulai dari lahir hingga meninggal dunia dapat menikmati pelayanan dan fasilitas dari pemerintah yang semuanya berasal dari pajak. Sehingga pentingnya pembayaran pajak bagi masyarakat Indonesia sangatlah penting. Mengingat penerimaan pajak bagi negara cukup dominan dalam menunjang toda pemerintahan serta pembiayaan bangunan.